PHK Bisa Terjadi Kapan Saja, Ketahui Prosedur dan Hak-hakmu Sebelum Terjadi

Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi momok bagi sebagian orang karena keadaan ekonomi yang tidak stabil sebagai imbas dari COVID-19. Hak karyawan PHK serta prosedur pemutusan hubungan kerja menjadi isu penting untuk dibahas.

Kepala BNPB, Doni Monardo, pada Selasa (14/4), menjelaskan bahwa “terdapat sekitar 1,65 juta warga negara kita yang telah di-PHK dan dirumahkan” usai mengikuti Sidang Paripurna virtual bersama Presiden.

hak karyawan phk

Terlepas dari apa pun alasannya, prosedur pemutusan hubungan kerja harus dilakukan sesuai dengan standar. Sehingga, hak karyawan PHK bisa terimplementasi dengan baik.

Ada dua pengertian PHK yang perlu kita tahu. Pertama, pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri tanpa paksaan dan tekanan. Kedua, pemutusan kerja dikarenakan oleh pekerja melakukan kesalahan berat.

Meski berbeda, kedua jenis PHK tersebut memiliki prosedur pemutusan hubungan kerja yang hampir sama. Kemudian, hak karyawan PHK juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Baca juga: Dampak Pandemi Corona, 1,4 Juta Orang Mendaftar Kartu Prakerja Online

Waspada PHK, Kenali hak karyawan PHK!

prosedur pemutusan hubungan kerja

Berdasarkan pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, pekerja berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak jika terjadi PHK.

Uang pesangon adalah hak karyawan PHK, berupa uang dari perusahaan/pengusaha sebagai akibat adanya PHK. Jumlahnya sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap lainnya atau sama dengan gaji setiap bulannya.

Mengacu pada pasal 156 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003, sesaran uang pesangon berbeda-beda, tergantung dengan masa kerja kalian. Misalnya masa kerja kurang dari setahun akan mendapat satu bulan gaji, sedangkan masa kerja antara satu sampai dua tahun akan mendapat dua buan gaji, dan seterusnya.

Uang penghargaan masa kerja diberikan sebagai tanda loyalitas karyawan terhadap suatu perusahaan. Syaratnya, kalian harus bekerja minimal 3 tahun di perusahaan tersebut.

Penghitungan uang penghargaan berdasarkan pasal 156 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003. Contohnya, jika masa kerja tiga sampai enam tahun maka mendapat uang penghargaan dua bulan upah.

Terakhir, uang penggantian hak karyawan PHK, yakni UPH ini merupakan ganti rugi terhadap hak kalian yang belum diambil. Penjelasan uang penggantian hak ini diatur dalam pasal 156 UU No. 13 tahun 2003. Definisi hak dalam UU itu misalnya biaya cuti tahunan, ongkos pulang karyawan dan keluarganya ke tempat bekerja yang baru, penggantian perumahan dan pengobatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang masa penghargaan masa kerja.

Hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang diterima pekerja jika mendapat PHK. Tentu proses implementasinya bisa dinegosiasikan lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, perusahaan bisa mendapatkan sanksi jika mereka tidak bisa memenuhi karena alasan yang dibenarkan undang-undang.

Baca juga: Tetap Produktif Meski Kerja dari Rumah, Ini 9 Trik dari Para Freelancer Sukses

Apa saja tahapan PHK?

hak karyawan phk

Pemutusan hubungan kerja memiliki prosedur dan standar khusus yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 162 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengatur persyaratan pengunduran diri pekerja/buruh. Pertama, kalian bisa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis maksimal 30 hari sebelum tanggal berhenti. Atau dikenal dengan “one month notice”. Kedua, pastikan kalian tidak sedang terikat dalam dinas. Terakhir, kalian mesti tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sampai tanggal berhenti.

Selain dari pihak karyawan, perusahaan juga memiliki andil dalam proses pengunduran diri dan terkait pemenuhan hak karyawan PHK. Perusahaan harus memberikan respons atau jawaban dari surat pengunduran diri maksimal 14 hari sebelum tanggal berhenti.

Jika perusahaan tidak memberikan respons apa pun sampai batas waktunya, maka perusahaan dianggap menyetujui permohohan tersebut. Hal ini dijamin dalam pasal 26 ayat (3) dan (4) Kepmenakertrans No. 78 tahun 2001.

Dimasa perekonomian yang sulit ini, ada baiknya kalian juga mengetahui keadaan apa saja yang tidak membolehkan PHK.

Alasan ini bermacam-macam, bisa dari internal karyawan itu sendiri, hingga urusan eksternal, di antaranya:

  1. Pekerja sakit menuruti anjuran dokter untuk istirahat dan tidak melampaui 12 bulan berturut-turut.
  2. Tidak bisa bekerja karena menjalankan kewajiban negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  3. Pekerja menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
  4. Perempuan sedang melahirkan, keguguran, dan menyusui bayinya.
  5. Pekerja melaporkan perusahaan kepada pihak yang bewajib karena perusahaan melakukan tindak pidana kejahatan.

Itulah beberapa penjelasan dasar mengenai proses pemutusan hubungan kerja serta hak karyawan PHK yang bisa kamu pelajari. PHK bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Tapi, dengan berbekal pengetahuan yang cukup, kalian bisa mempersiapkan kondisi terburuk ini.

Sumber: Gajimu

Simak juga:

9 Rekomendasi Buku Keuangan Terbaik Ini Dijamin Bikin Kamu ‘Melek’ Finansial

Nadiem Makarim sebagai Menteri Termuda dengan Ide Segar, Ini 5 Menteri Muda Lain dari Seluruh Dunia

Investasi di Perfilman Indonesia dengan Patungan Rp10.000 Aja, Mau?

Bantu Atasi Defisit Anggaran, Iuran BPJS Alami Kenaikan 100%

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img