Currently set to Index
Currently set to Follow

Apa Perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Biasa? Simak di Sini!

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat telah resmi diberlakukan sejak tanggal 3 Juli kemarin. Hal ini dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus positif baru COVID-19 di Indonesia yang kian lama kian mengkhawatirkan.

PPKM Darurat
Data Penambahan Kasus Positif COVID-19 Baru Indonesia. Sumber: Worldometer

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Juli lalu. Implikasinya, Sobat Cuan beserta masyarakat di wilayah Jawa dan Bali akan kesulitan beraktivitas di luar rumah sejak 3 Juli hingga tanggal 20 Juli nanti.

Tapi, mungkin kamu pun ikut bertanya-tanya: Apa sih perbedaan antara PPKM darurat kali ini dengan PPKM sebelumnya? Selain itu, apa saja hal yang boleh, dianjurkan, dan tidak boleh kamu lakukan selama PPKM darurat?

Daripada bingung, yuk simak artikel ini sampai habis ya, Sobat Cuan!

Baca juga: Anti Panic Buying Saat Pandemi! Yuk, Simak 8 Tips Hemat Belanja di Sini!

PPKM Darurat Lebih Ketat

Karena namanya saja sudah mengandung kata “darurat”, sudah barang tentu PPKM kali ini akan lebih ketat dari PPKM biasa. Berikut ketentuan inti dari kebijakan tersebut.

  1. Sektor non-esensial menerapkan 100% kerja dari rumah (WFH).
  2. Sektor esensial bisa melakukan kerja dari kantor (WFO) asal dengan jumlah pegawai maksimal 50% dari total staf dengan protokol kesehatan yang ketat. Adapun cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karaktina serta industri ekspor.
  3. Sektor kritikal boleh 100% WFO dengan protokol kesehatan. Cakupannya antara lain, energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana  proyek strategis nasional  konstruksi, utilitas dasar, dan industri pemenuh kebutuhan pokok masyarajat sehari-hari.
  4. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
  5. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Supermarket, pasar tradisional dan toko kelontong serta swalayan dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat. Kapasitas pengunjung maksimal ialah 50%. Apotek dapat buka 24 jam.
  6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum harus dilakukan secara take away.
  7. Kegiatan konstruksi bisa beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan ketat
  8. Tempat ibadah, fasilitas umum, kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara
  9. Transportasi umum dan kendaraan sewa diberlakukan kapasitas maksimal 70% dengan protokol kesehatan yang ketat.
  10. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makan disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
  11. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal 1 dosis. Khusus untuk keberangkatan dengan pesawat diwajibkan melakukan PCR maksimal dua hari sebelum keberangkatan. Moda transportasi darat hanya diwajibkan melakukan antigen sehari sebelum keberangkatan.
  12. Masker tetap dipakai saat berkegiatan di luar rumah. Tidak diperkenankan memakai face shield tanpa masker.
  13. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Apa Perbedaan PPKM Darurat dan PPKM Biasa? Simak di Sini!, Pluang

PPKM Darurat Berlaku di Zona Merah

Pemerintah melakukan asesmen wilayah mana saja yang wajib menerapkan PPKM darurat. Sejauh ini, terdapat 48 kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Bali yang harus menerapkan PPKM darurat, yakni wilayah dengan hasil asesmen level 4 dan 3.

Baca juga: Simak Daftar Film Korea Terbaik Untuk Temani Akhir Pekanmu!

Kabupaten/Kota dengan Asesmen Situasi Pandemi Level 4

1. Banten: Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Serang

2. Jawa Barat: Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Banjar, Kota Bandung, Karawang, Bekasi

3. DKI Jakarta: Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu

4. Jawa Tengah: Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Klaten, Kebumen, Grobogan, Banyumas

5. DIY: Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul

6. Jawa Timur: Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu

Baca juga: Queen’s Gambit Bikin Netflix Tembus 200 Juta Pelanggan Tahun Lalu

Daftar Kabupaten/Kota dengan Asesmen Situasi Pandemi Level 3

1. Banten: Tangerang, Serang, Lebak, Kota Cilegon

2. Jawa Barat: Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, Bandung

3. Jawa Tengah: Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora, Batang, Banjarnegara

4. DIY: Kulon Progo, Gunungkidul

5. Jawa Timur: Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gersik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan

6. Bali: Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli

Sanksi Kepada Daerah yang Langgar PPKM Darurat

Ketegasan pemerintah dalam melaksanakan PPKM darurat kali ini tak hanya sebatas imbauan.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya tidak segan memberi sanksi pada kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM darurat.

“Dalam hal gubernur, bupati dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas (melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” demikian salah satu poin yang dibacakan Luhut saat konferensi pers virtual Kamis lalu.

Nah, daripada semakin tidak aman pergi ke luar rumah, ada baiknya kamu stay di rumah saja ya, Sobat Cuan! Apalagi, ada banyak sekali lho kegiatan yang bisa kamu lakukan, salah satunya adalah investasi.

Ya, betul. Sobat Cuan bisa banget berinvestasi lewat ponsel pintar kamu, apalagi lewat aplikasi Pluang! Di Pluang, kamu bisa berinvestasi emas, S&P 500, aset kripto, dan reksa dana hanya dalam satu genggaman saja dan mulai dari Rp10.000 saja!

Daripada pergi ke luar rumah, mendingan diam di rumah saja sekaligus dapat cuan. Betul tidak?

Nikmati Keuntungan dengan Investasi Aman di Pluang!

Download aplikasi Pluang di sini untuk investasi emas, S&P 500 index futures, serta aset kripto Bitcoin dan Ethereum dan reksa dana! Harga kompetitif di pasaran, selisih harga jual-beli terendah, dan tanpa biaya tersembunyi!

Untuk investasi emas, kamu bisa melakukan tarik fisik dalam bentuk emas Antam mulai dari 1 gram hingga 100 gram. Sementara dengan Pluang S&P 500, kamu bisa berinvestasi di kontrak berjangka saham perusahaan besar di AS! Mulai dari Apple, Facebook, Google, Netflix, Nike, dan lainnya! Segera download aplikasi Pluang!

Sumber: Kompas, Detik

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img