Currently set to Index
Currently set to Follow

Rangkuman Kabar: Pemerintah Bidik Cukai Baru, The Fed Jadi Tapering?

Jelang akhir minggu, rangkuman kabar hari ini, Kamis (9/9) memuat berita kurang enak buat penggemar boba dan minuman manis dalam plastik sekali pakai yang bakal kena cukai tahun depan.

Dari manca negara, Bank sentral Eropa dan Amerika lagi kode-kodean nih untuk mulai tapering. Sobat Cuan

Rangkuman Kabar Dalam Negeri 

1. Tahun Depan, Plastik dan Minuman Berpemanis Kena Cukai

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan cukai plastik, cukai alat makan dan minum sekali pakai, serta cukai minuman manis dalam kemasan tahun depan. Ini tertuang dalam bahan paparan rapat Panja Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah hari ini.

Ekstensifikasi barang kena cukai merupakan salah satu jurus pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara di tengah lesunya perekonomian.

Berkat ekstrensifikasi cukai, target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun depan meningkat dari anggaran semua Rp244 triliun jadi Rp245 triliun. Total proyeksi penerimaan perpajakan pun telah disepakati Banggar menjadi Rp 1.510 triliun.

Baca juga: Rangkuman Kabar: Kripto Makin Dilirik, Bitcoin Bikin El Salvador Chaos

Apa Implikasinya?

Menurut fungsi alaminya, pengenaan cukai adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol konsumsi masyarakat atas produk-produk yang memiliki eksternalitas negatif. Sehingga, pengenaan cukai terhadap ketiga objek tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan plus menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Namun, di sisi lain, ekstensifikasi cukai pada tahun depan adalah saat yang tepat mengingat kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan yang bersifat ekspansif, alias lebih besar belanja dibanding penerimaannya. Adapun pemerintah berencana mematok belanja negara sebesar Rp2.708,7 triliun namun digadang hanya memperoleh penerimaan Rp1.840,7 triliun.

Hanya saja, pengenaan cukai bisa berdampak negatif ke perekonomian jika tidak dilaksanakan secara terukur.

Pengenaan cukai ke produk industri akan menghantam permintaan masyarakat ke produk-produk tersebut. Hal tersebut bisa mempengaruhi produktivitas industri dalam negeri sekaligus menurunkan konsumsi masyarakat. Ujung-ujungnya, kebijakan cukai, kalau tidak dilaksanakan dengan persiapan matang, hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

2. Siap-Siap, Bulan Depan Inflasi Mulai Tinggi Lagi

Bank Indonesia pada Kamis (9/9) meluncurkan Survei Penjualan Eceran, yang menunjukkan bahwa indeks ekspektasi harga umum (IEH) Oktober nanti di posisi 123, atau naik dari 112,7 di September. Sejalan dengan IEH, peningkatan juga terjadi pada indeks ekspektasi penjualan (IEP) yang naik menjadi 142,9 dari 139,2 di bulan ini.

Para responden memperkirakan peningkatan tersebut didorong oleh permintaan masyarakat, cuaca dan kelancaran distribusi.

Selain kenaikan pada bulan Oktober, survei BI juga menunjukkan bahwa ekspektasi harga umum dan penjualan akan sedikit mengalami penurunan di bulan Januari 2022. Faktornya adalah kendala musiman, yakni normalisasi permintaan pasca natal dan tahun baru.

Baca juga: Rangkuman Kabar: Devisa RI Naik, El Salvador Borong Bitcoin

Apa Implikasinya?

Survei Penjualan Eceran BI adalah indikator untuk menilai persepsi masyarakat akan inflasi. Sehingga, kenaikan nilai indeks tersebut merupakan cerminan bahwa masyarakat mewanti-wanti kenaikan tingkat inflasi hingga akhir tahun mendatang.

Sejatinya, ekspektasi inflasi tersebut terbilang wajar, Sebab, secara siklusnya, permintaan barang dan jasa masyarakat akan selalu deras di kuartal IV setiap tahunnya.

Dengan demikian, data ini seharusnya bisa menjadi petunjuk bagi Bank Indonesia untuk menilai apakah sudah saatnya otoritas moneter tersebut segera mengetatkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga acuan. Adapun saat ini, BI masih mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate di angka 3,5%.

Kenaikan suku bunga acuan adalah sikap BI dalam merespons kenaikan inflasi. Ketika suku bunga acuan naik, maka suku bunga pinjaman pun ikut terdongkrak. Sehingga, masyarakat akan lebih terinsentif untuk menabung di bank ketimbang membelanjakannya.

Rangkuman Kabar: Pemerintah Bidik Cukai Baru, The Fed Jadi Tapering?, Pluang

Rangkuman Kabar Manca Negara

1. ECB Segera Mulai Tapering, Tapi Masih Tunggu The Fed

Bank Sentral Eropa berencana akan mengurangi pembelian surat utang, alias Pandemic Emergency Purchasing Programme (PEPP), yang selama ini dilakukan untuk menstimulasi ekonomi di benua biru tersebut. Rencananya, bank sentral Eropa akan mengurangi pembelian surat utang lewat program PEPP dari sekitar 80 miliar Euro di bulan Juli menjadi kisaran 60 hingga 70 miliar Euro saja di kuartal IV tahun ini.

PEPP, yang diinisiasi ECB sejak Maret 2020 lalu, rencananya baru berakhir pada Maret 2022 nanti dengan potensi penggelontoran dana mencapai 1,85 triliun Euro atau setara US$2,19 triliun. Tetapi, program tersebut bisa saja dihentikan lebih cepat mengingat tingginya tingkat inflasi.

ECB masih menunggu Federal Reserve mengambil keputusan terkait tapering sebelum mengambil langkah besar dalam kebijakan moneternya. Selain itu, data-data perekonomian wilayah Eropa ke depan juga akan jadi salah satu pertimbangan serius untuk mengeksekusi tapering versi Eropa ini.

Baca juga: Rangkuman Kabar: Transaksi Indonesia-China Tidak Perlu Dolar AS Lagi!

Apa Implikasinya?

Jika tapering dilakukan secara bertahap akhir tahun ini, maka langkah itu akan mengetatkan jumlah Euro beredar di benua tersebut. Namun, hal yang paling berbahaya bukanlah kebijakan tersebut, melainkan ekspektasi masyarakat dan investor bahwa era pengetatan kebijakan moneter akan dimulai.

Pelaku pasar dan investor tentu khawatir bahwa pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, dan The Fed nantinya, akan memicu bank sentral di negara lain ikut mengetatkan kebijakan moneternya.

Hal tersebut akan menghantam dunia investasi lantaran pelaku pasar akan lebih memilih menyimpan uangnya di perbankan mumpung sedang cuan-cuannya.

2. The Fed Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi AS, Jadi Tapering?

Bank sentral AS The Fed memproyeksi pertumbuhan ekonomi AS tahun ini di angka 6%, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya 6,5%. The Fed mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonominya setelah melihat kegiatan ekonomi AS terkapar akibat merebaknya COVID-19 Delta.

Proyeksi tersebut dilontarkan oleh Presiden The Fed AS Robert Kaplan pada Rabu (8/9) waktu setempat. Revisi ini didasarkan atas survei yang telah dilakukan 12 bank regional The Fed hingga 30 Agustus lalu dan akan menjadi salah satu pertimbangan kebijakan moneter The Fed pada pertemuan rutin 21 hingga 22 September nanti.

Salah satu sektor paling terdampak menurut survei tersebut ialah restoran, travel dan pariwisata. Beberapa sektor lainnya terdampak masalah rantai pasok disertai dengan sulitnya mencari tenaga kerja.

Saat ini, Amerika Serikat juga sedang menghadapi anomali yang aneh dimana bursa tenaga kerjanya sangat produktif mencetak lapangan kerja baru. Hanya saja, di saat yang bersamaan, tingkat pengangguran tak kunjung susut. Malah, banyak pekerja yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

Apa Implikasinya?

Perlambatan pertumbuhan ekonomi tentu akan berimbas pada asumsi makroekonomi lainnya, seperti nominal pembayaran bunga utang, penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.

Pada dasarnya, revisi pada asumsi yang digunakan dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara akan berimbas luas, salah satunya pada keputusan pengambilan kebijakan moneter.

Artinya, revisi ke bawah ini mungkin akan membuat pengumuman  tapering oleh Federal Reserve yang semula santer dikabarkan akan diumumkan akhir bulan ini akan kembali mengalami pemunduran.

Sumber: CNBC, CNBC Indonesia, Reuters, AP News, Bisnis Indonesia

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img