Diberlakukan Sistem Upah Berdasarkan Jam Kerja, Untung atau Rugi Bagi Pekerja?

Pemerintah menyatakan sistem upah di Indonesia akan dikaji kembali, dengan perhitungan berdasarkan jam kerja. Sistem upah adalah bagian dari aturan terkait ketenagakerjaan dan karenanya akan diatur dalam RUU Omnibus Law.

Sementara ini, DPR masih urung mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 yang semestinya dilakukan pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I (17/12).

Penundaan ini lantaran DPR masih tunggu surat presiden (supres) tentang RUU Omnibus Law usulan pemerintah. Baleg DPR memang sepakati 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020 dan tiga di antaranya mencakup Omnibus Law.

sistem upah di indonesia

RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan ini bersifat lintas kementerian, akan mengatur sistem kerja dan sistem upah di Indonesia. Sistem upah adalah isu signifikan menyambut era digitalisasi saat ini.

Aturan ini akan berkaitan dengan 30 kementerian/lembaga (K/L). RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan ini akan menyelaraskan 82 UU dan 1.194 pasal yang cakup 11 klaster.

Soal penentuan sistem upah di Indonesia sendiri, konon akan melibatkan banyak instansi ini. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan upah minimum di sejumlah daerah yang ditentukan oleh tiga pemangku kepentingan, yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Baca juga: Tahun 2020, Tenaga Kerja dan Gaji Karyawan Startup Diprediksi Melonjak

Pemerintah godok alternatif sistem upah di Indonesia lewat Omnibus Law

sistem upah adalah

Persoalan sistem upah selalu menjadi pembicaraan yang alot setiap tahunnya. Hingga saat ini, upah minimum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Akan tetapi, berbagai faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi memantik pertanyaan tentang perlunya formulasi yang lebih strategis terkait penentuan dan sistem upah di Indonesia.

Dua faktor seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi negara selama ini telah menjadi dasar penghitungan, hanya saja dirasa perlu ada alternatif atas soal ini.

Beleid RUU Omnibus Law disusun pemerintah untuk bahas alternatif sistem upah ini. Prinsip fleksibilitas menjadi kunci dalam penyusunan.

Target penyerahan Omnibus Law ke DPR tadinya disepakati akhir tahun ini, tetapi mundur hingga paling lambat awal tahun depan.

Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, sebutkan bahwa faktor yang membuat pembahasan Omnibus Law menjadi alot adalah sulitnya mempertemukan kepentingan pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.

Salah satu bahasan yang alot dikaji adalah soal sistem upah di Indonesia yang diusulkan dihitung berdasarkan jam kerja.

Baca juga: Demi Nawacita, Jokowi Kembangkan Tol Laut untuk Pengembangan Daerah Terpencil

Mengapa sistem upah dihitung berdasarkan jam kerja?

Saat ini, sistem yang berlaku dalam pemberian upah umumnya adalah skema gaji tetap. Dalam artian, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap memperoleh gaji yang sama.

Sementara, apabila sistem upah dengan bayaran per jam ditetapkan, pekerja akan menerima kompensasi atas pekerjaannya yang dihitung sesuai dengan jam kerja.

Skema upah berdasarkan jam kerja ini telah lumrah diberlakukan di negara-negara maju. Ida Fauziyah menjelaskan, kini Kementerian Ketenagakerjaan sedang dalam proses inventarisasi dan mendengarkan masukan buruh dan dunia usaha terkait upah minimum dan pesangon.

Inventarisasi dan masukan ini juga dilakukan terkait prinsip easy hiring dan easy firing dalam dunia kerja yang kini mulai marak diberlakukan oleh pemberi kerja.

Adapun, kepastian penyelesaian Omnibus Law Ketenagakerjaan ini baru akan diperoleh per Januari 2020.

Dijelaskan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selain soal sistem upah di Indonesia, UU ini akan merevisi beberapa aturan mengenai gaji dan pesangon, prinsip easy hiring dan easy firing, hingga kemudahan untuk rekrut tenaga kerja asing.

Bahkan, Omnibus Law juga akan atur upaya memperlonggar aturan mengenai fleksibilitas jam kerja. Sementara ini, pembahasan soal-soal ini belum final, karena masih ada pembahasan meliputi definisi jam kerja, kesepakatan kerja, dan regulasi terkait ketenagakerjaan.

Sumber: Tempo, Kontan, Kontan

Simak juga:

9 Rekomendasi Buku Keuangan Terbaik Ini Dijamin Bikin Kamu ‘Melek’ Finansial

Nadiem Makarim sebagai Menteri Termuda dengan Ide Segar, Ini 5 Menteri Muda Lain dari Seluruh Dunia

Investasi di Perfilman Indonesia dengan Patungan Rp10.000 Aja, Mau?

Bantu Atasi Defisit Anggaran, Iuran BPJS Alami Kenaikan 100%

spot_img

Artikel Terbaru

spot_img